Mogomaatopiai

Program yang fokus pada aplikasi prinsip biologi, kimia, dan fisika untuk mempelajari lingkungan fisik dan solusi dan permasalahan lingkungan, termasuk subjek seperti meredakan atau mengendalikan polusi dan degradasi lingkungan; interaksi antara masyarakat dan lingkungan alam; dan manajemen sumber daya alam. Termasuk kaidah permodelan dalam biologi, kimia, fisika, ilmu kebumian, klimatologi, statistik, dan matematika.

 Direktur & Wakil Direktur Program Pascasarjana didampingi para Koordinator Prodi Multidisiplin  Tes Toefl & TPA calon mahasiswa baru T.A. 2018/2019  Pelepasan & Pembekalan calon wisudawan ke 3 Periode September 2018  Pelepasan & Pembekalan calon wisudawan ke 62 Periode September 2018  Direktur Pascasarjana Prof.Ir. Totok Agung DH, M.P, Ph.D memberikan ucapan terimakasih kepada Mayjen TNI (Purn) Pribadi Agus Irianto yang telah memberikan "Pembekalan" kepada para calon wisudawan 1 2 3 4 5 6 Previous Next HOME » PROGRAM STUDI » S2 ILMU LINGKUNGAN S2 Ilmu Lingkungan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman mulai dibuka tahun 2001 sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2827/D/T/2001 tanggal 30 Agustus 2001 dan pertama kali menerima mahasiswa adalah pada tahun akademik 2001/2002. Pada saat ini telah mendapatkan Akreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ilmu lingkungan adalah bidang akademik multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmu tanah, geologi, sains atmosfer, dan geografi untuk mempelajari lingkungan, dan solusi dari permasalahan lingkungan.

Liputan6.com, Jakarta - Sudah empat tahun kasus penembakan di Kabupaten Paniai, Papua belum juga menunjukkan titik terang. Keluarga korban pun kembali menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mengungkap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu. Pendamping keluarga korban, Yones Douw mengatakan, pelanggaran HAM di Papua bukan hanya terjadi karena faktor ideologi. Ada faktor lain yang juga bisa menjadi pemicu, seperti perebutan tanah adat atau sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah. BACA JUGA Polri Belum Pastikan Kaitan Penembakan di Papua dengan OPM VIDEO: Ditemukan Luka Tembak Pada Jenazah Karyawan Istaka Karya Ketua DPR: Jangan Terlena, Indonesia Tak Lagi Hadapi Ancaman Perang Fisik Salah satunya dalam kasus Paniai, di mana penembakan terjadi saat warga mengadakan protes damai atas penganiayaan terhadap seorang pemuda yang diduga dilakukan oleh oknum aparat. "Masyarakat menyaksikan kasus Paniai, ada di tengah masyarakat. Pemerintah nggak bisa alasan nggak punya data.

Paniai, AnepJournal.com – Bupati Paniai, Capt. Meki Nawipa, baru-baru ini mengatakan tahun depan dirinya akan memanggil semua anak-anak paniai yang kuliah di luar negeri untuk pulang ke Paniai dan membuat Lembaga Independen di Bidang Pendidikan. “Anak-anak Paniai yang kuliah di Rusia maupun Amerika, dan di tempat lain, saya akan panggil semuanya. Saya sudah anggarkan dananya, tahun depan kita panggil semuanya. Kita buat Lembaga Pendidikan Independen di Paniai,” tuturnya saat acara pelantikan dirinya sebagai Bupati Paniai, dikutip AnepJournal.com. Lanjutnya, ke depan mereka akan ajarkan Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris. Semuanya akan berpusat di Paniai. Sehingga, ke depan anak-anak Paniai yang akan kuliah di Amerika, maupun negara lainnya langsung bisa dari sini, tidak perlu lagi repot-repot atau keluarkan biaya untuk urus sana-sini. “Infestasi manusia akan membuat kita bangga kalau anak kita sukses apalagi berkualitas, semua tes-tes keluar negeri maupun dalam negeri haru

Komisioner Tinggi untuk HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 6 Februari 2018. © 2018 Reuters Apa yang pemerintah Indonesia sembunyikan di Papua? Inilah pertanyaan yang muncul dari tindakan pemerintah yang seakan menolak untuk menepati janjinya setelah mengirimkan undangan resmi kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zeid Ra’ad Al Hussein, untuk mengunjungi provinsi Papua dan Papua Barat (keduanya secara bersama-sama disebut “Papua”). Senin ini, Zeid mengeluarkan pernyataan bahwa ia “merasa khawatir dengan fakta bahwa meski pihak berwenang telah melakukan berbagai upaya positif dalam banyak hal, undangan yang dikirimkan Pemerintah kepada Kantor saya untuk mengunjungi Papua - yang diberikan dalam kunjungan saya pada Februari lalu - masih belum ditindaklanjuti.” Pemerintah Indonesia yang seolah-olah tak menunjukkan niat untuk mengizinkan Zeid melakukan investigasi terhadap kondisi hak asasi manusia di Papua s